​HSKM Indonesia:

📢 Serial Kuliah Pendidikan – HSKM 😊

[Materi Sesi Kelima]
📝 Pengantar Memahami Pendidikan Berbasis Masyarakat
✅-1-

Kita telah mengetahui sejarah singkat munculnya sistem persekolahan dan “Wajib Sekolah”. Dari sana kita tahu bahwa semakin hari, masyarakat semakin dibuat tergantung oleh pendidikan formal dari pemerintah. Sampai tiba masanya masyarakat tidak bisa menyelenggarakan pendidikan sendiri.

Semakin tersekolah suatu masyarakat, semakin tidak mampu menyelenggarakan pendidikannya sendiri. Hal ini berkesesuaian dengan program “wajib sekolah” yang biasanya diiringi dengan beasiswa bagi mereka yang tidak mampu. Pada titik yang ekstrim, orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya akan dianggap berbuat kriminal karena melanggar sebuah kewajiban. Ini terjadi dibeberapa negara.
✅-2-

Di Indonesia, pendidikan diluar sekolah diakui dalam naungan Pendidikan Non Formal atau Pendidikan Luar Sekolah. Masyarakat masih dianggap sebagai mitra penyelenggara pendidikan oleh pemerintah. Ini paradigma undang-undang. Karena dalam kamus pemerintah, mereka merasa memiliki kewajiban. Dalam bahasa undang-undangnya, “masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan.” Lantas bagaimana dengan masyarakat memandang hal ini? Apakah masyarakat tidak merasa memiliki kewajiban asasi untuk mendidik diri mereka sendiri? Apakah masyarakat ketika menyelenggarakan pendidikan merasa dirinya hanya sebagai pembantu program pemerintah? 
Pemerintahan sebagai lembaga politik, memang berperan dan memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan bermasyarakat. Tapi diruang mana pemerintah bisa berperan; itu yang menjadi persoalan. Seolah-olah pemerintah ingin mengambil alih semua tanggung jawab dan memonopolinya untuk kepentingan politik.

HSKM Indonesia:

-3-

Dalam sejarah Islam, pendidikan berlangsung secara simultan dan berkesinambungan. Meskipun disaat pemerintahan berlangsung korup, kacau dan kondisi perang. Bahkan aktivitas pendidikan inilah yang pada akhirnya menopang pemerintahan. Pendidikan mampu menghasilkan Sumber Daya Insani yang berkualitas tinggi. Ingat, sumber daya insani yang baik, bukan warga negara yang baik. 
Jauh sebelum piagam Constitutio Habita tahun 1158 disahkan di Bologna. Islam telah mengukuhkan bahwa pendidikan bersifat bebas, terbuka dan independen dari entitas politik manapun. Pengajaran berbagai macam mazhab dan pemikiran, selama masih dalam koridor syariah dan memiliki argumentasi yang mumpuni bisa berjalan dengan baik. 
✅-4-

Dalam penyelenggaraan pendidikan ada dua pendekatan tanggung jawab yang biasa digunakan. Pertama, pendidikan menjadi tanggung jawab negara (state-based) dan diselenggarakan oleh sekolah (school-based). Kedua, pendidikan menjadi tanggung jawab masyarakat (society-based) dan diselenggarakan oleh komunitas (community-based).
Dalam beberapa kasus kedua pendekatan di atas dipertentangkan. Tetapi bisa juga keduanya berjalan bersama beriringan. Persoalannya adalah posisi dan perspektif yang pantas digunakan. Seseorang yang bukan pejabat negara, dan hanya anggota masyarakat biasa; apakah pantas menggunakan pendekatan negara dalam berpikir dan bertindak? Apalagi jika hal tersebut sampai mengabaikan tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat yang merupakan entitas pembangun peradaban. Sudah selayaknya ia mengambil tanggung jawab dan melaksanakan kewajibannya.
Hati-hati dengan istilah “formal”. Formal dan non-formal dalam perspektif negara adalah program dalam kacamata peraturan perundang-undangan. Akan tetapi dalam konsep aslinya, formal itu artinya resmi; sesuai dengan peraturan. Maknanya, berbentuk program yang baku. Dalam penyelenggaraan pendidikan, jika dilihat pihak penyelenggaranya, pendidikan terdiri dari dua jenis: formal dan nonformal. Sementara dalam praktek penyelenggaraan, pendidikan dibagi menjadi dua model: formal dan informal.

HSKM Indonesia:

✅-5-
Pendidikan berbasis masyarakat yang diselenggarakan oleh komunitas adalah pendidikan yang bercirikan, dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Masyarakat adalah pemilik, penyelenggara sekaligus penerima manfaat dalam program-program pendidikan ini. Dalam basis ini perlu dikukuhkan kembali konsep lembaga pendidikan, warga belajar, lingkungan pendidikan, dan tujuan pendidikan. 
Pendidikan dirancang salah satunya untuk mempersiapkan anak agar bisa menjadi anggota masyarakat yang baik. Kurikulum berarti jalan agar anak bisa hidup ditempat tinggalnya. Tapi hari ini kita melihat anak-anak dijauhkan dari masyarakat dan dibuat asing dari lingkungan hidupnya. Sekolah bahkan menciptakan masyarakat baru di dalam batas-batas dinding. Lahirlah kelas sosial baru di tengah-tengah masyarakat yang gagap pendidikan. Sejak itu, kelompok masyarakat yang dianggap terpelajar akan terasing dari kehidupan masyarakat sehari-hari.
Untuk tidak terpengaruh oleh paham sekolahisme, kita perlu melihat masyarakat dan situasi sosial secara jernih. Kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat dan insan peradaban terdiri dari fase masyarakat khusus (keluarga), dan fase masyarakat umum/ luas. Pranata sosial berlaku pada kedua fase tersebut. Jadi #SosiologiPendidikan harusnya merumuskan klasifikasi dan mempelajari hal sebagai berikut:

Pendidikan itu ada dua: (1) Pendidikan Khusus dan (2) Pendidikan Umum :

1. Pendidikan Khusus terdiri dari: A). Pendidikan di Rumah/ Keluarga Batih, dan B). Pendidikan di Luar Rumah/ Lingkungan

2. Pendidikan Umum terdiri dari: A). Pendidikan Sekolah (Public School), dan B). Pendidikan Luar Sekolah (Flexi School / Other School)
Oleh, Muchamad Ridho Hidayat (Pendiri dan Pembina Komunitas HSKM)

#HSKM #SerialKuliah #PendidikanIslam #HSKM2017 #PendidikanBerbasisMasyarakat

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s