​TENTANG PAPAN NAMA, STEMPEL PPAT YANG BENTUK DAN UKURANNYA AKAN DIETAPKAN OLEH MENTERI.
• PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ada 8 (delapan) pasal yang harus ditindaklanjuti dengan PERATURAN MENTERI dan 1 (satu) pasal dengan KETETAPAN MENTERI yaitu : Pasal 20 ayat (2)  disebutkan :  PPAT wajib memasang papan nama dan menggunakan stempel yang bentuk dan ukurannya DITETAPKAN oleh Menteri.

• Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang berbeda.

• NEGARA SEBAGAI ORGANISASI KEKUASAAN UMUM DAPAT MEMBUAT TIGA MACAM KEPUTUSAN YANG MENGIKAT SECARA HUKUM BAGI SUBJEK-SUBJEK HUKUM YANG TERKAIT DENGAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN ITU: YAITU KEPUTUSAN-KEPUTUSAN YANG BERSIFAT UMUM DAN ABSTRAK (GENERAL AND ABSTRACT) BIASANYA BERSIFAT MENGATUR (REGELING), SEDANGKAN YANG BERSIFAT INDIVIDUAL DAN KONKRET DAPAT MERUPAKAN KEPUTUSAN YANG BERSIFAT ATAU BERISI PENETAPAN ADMINISTRATIF (BESCHIKKING) ATAUPUN KEPUTUSAN YANG BERUPA ‘VONNIS’ HAKIM YANG LAZIMNYA DISEBUT DENGAN ISTILAH PUTUSAN (Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-undang, hal. 9)

• OLEH KARENA ITU, ADA TIGA BENTUK KEGIATAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG DAPAT DIBEDAKAN DENGAN PENGGUNAAN ISTILAH “PERATURAN”, “KEPUTUSAN/KETETAPAN” DAN “TETAPAN”, MENURUT JIMLY ISTILAH-ISTILAH TERSEBUT SEBAIKNYA HANYA DIGUNAKAN UNTUK ((Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-undang, hal. 10) :

1. ISTILAH “PERATURAN” DIGUNAKAN UNTUK MENYEBUT HASIL KEGIATAN PENGATURAN YANG MENGHASILKAN PERATURAN (REGELS).

2. ISTILAH “KEPUTUSAN” ATAU “KETETAPAN” DIGUNAKAN UNTUK MENYEBUT HASIL KEGIATAN PENETAPAN ATAU PENGAMBILAN KEPUTUSAN ADMINISTRATIF (BESCHIKKINGS).

3. ISTILAH    “TETAPAN”     DIGUNAKAN   UNTUK MENYEBUT PENGHAKIMAN ATAU PENGADILAN YANG MENGHASILKAN PUTUSAN (VONNIS).

• MENGENAI PERBEDAAN ANTARA KEPUTUSAN (BESCHIKKING) DENGAN PERATURAN (REGELING) DISEBUTKAN : KEPUTUSAN (BESCHIKKING) SELALU BERSIFAT INDIVIDUAL DAN KONGKRIT (INDIVIDUAL AND CONCRETE), SEDANGKAN PERATURAN (REGELING) SELALU BERSIFAT UMUM DAN ABSTRAK (GENERAL AND ABSTRACT). YANG DIMAKSUD BERSIFAT GENERAL AND ABSTRACT, YAITU KEBERLAKUANNYA DITUJUKAN KEPADA SIAPA SAJA YANG DIKENAI PERUMUSAN KAEDAH UMUM (Jimly Asshidiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-undangm hal . 2).

• Jadi 8 Pasal à Peraturan Menteri à yang bersifat umum, abstrak dan berlaku untuk semua PPAT. 

• Pasal 20 ayat (2)  à DITETAPKAN/PENETAPAN/KETETAPAN MENTERI à KEPUTUSAN à individual, kongkrit. 

• Sangat sulit untuk dilakukan jika Menteri membuat ketetapan/keputusan mengenai stempel dan ukurannya untuk tiap-tiap PPAT.

• Kita tunggu saja Penetapan/Ketetapan yang akan diterbitkan oleh Menteri yang bersangkutan, entah kapan terbitnya… (INC).

Iklan